Ahonk Bae

Dangdut dalam masyarakat kita, pada saat ini, adalah semacam candu yang tiada tara. Dangdut juga menjadi barometer status quo juga bisa menjadi suatu tendensi atas apa yang terjadi di sekitar kita. Sehingga bukan hal yang muskil apabila pertunjukan musik dangdut di desa, tarling dangdut terutama sekali, menjadi semacam icon bagi sebagian masyarakat dengan ekonomi kelas menengah keatas. Bahkan para pemuda, dari mulai tingkat SMP hingga pejabanya pun begitu erat dengan musik ini.  

Hinga seorang bijak bestari mengatakan ‘jika ingin mengengetahui kondisi masyarakat maka lihatlah karya seninya’, sudah barang tentu dalam hal ini adalah sebuah lagu dangdut yang dapat menjadi tolak ukurnya. Sebab kita adalah masyarakat pantura, dan juga kita adalah seorang yang dibesarkan dengan lagu-lagu yang begitu puspa-warna dengan segala variannya. Musik dangdut yang beririsan dengan fenomena sosial adalah menjadi terma lagu ataupun musik pantura.

Tarling dangdut yang sarat akan segala keunikannya telah sukses mencuri perhatian masyarakat pantura. Apabila terdapat kajian yang intens terhadap musik semacam dangdut pantura dalam skema akademis, sudah barang tentu ini akan menjadi sesuatu yang menarik, serta akan menambah khazanah epistemologi terhadap kualitas musik dangdut tersebut. ‘Ketidakaktualan yang telah ada  adalah godaan untuk berhenti berpikir’ tandas M. Al-Fayyadl dalam Filsafat Negasi-nya, telah membuka wacana kta ahir-ahir ini mengenai berbagai persoalan yang telah kita hadapi, mulai dari hoax hingga informasi yang sifatnya sebatas folklor. Benar atau tidak adalah persoalan nilai, yang nanti akan di jatuhkan setelah persepsi indera bekerja. Pun bagaimana masyarakat memandang sebuah musik, dangdut yang dalam kontes ini telah familiar di telinga masyarakat Indonesia, terutama sekali adalah masyarakat pesisir pantura.

Musik dangdut yang pada dekade 90-an masih dianggap sebagai sesuatu yang remeh temeh, kini menjadi sebuah primadona. Dangdut yang pada saat itu hanya sebatas alunan lagu yang ‘pas’ bagi kaum tua, kini telah bisa diterima oleh sebagian besar masyarakat, kaula muda terutama, telah juga menggandrungi musik bergenre dangdut tersebut, baik di pementasan musiknya atau juga mendengarkannya melalui kanal-kanal semacam You Tube dan lainnya.

Pada uraian singkat ini, penulis ingin menyentuh musik dangdut yang memiliki irisan dengan fenomena sosial, dalam arti musik, yang juga secara liriknya bersentuhan langsung dengan apa yang terjadi pada masyarakat pesisir atau pantura. Sebab penulis memiliki sebuah keyakinan bahwa lirik dalam sebuah lagu memiliki arti krusial di balik ingar-bingar sebuah pertunjukkannya. Dan bagi masyarakat pantura, pada saat ini, ditahun 2019 ini sudah tidak asing dengan lagu 120 Dina milik Susy Arzety dan 20.000 milik Dian Anic Octaviani. Dua lagu tersebut merepresentasikan sebuah fenomena yang memang terjadi di masyartakat pantura yang dalam corak ekonominya bertumpu pada dua sektor, agrari dan bahari;

Kula dedonga ning setiap ambekan

Muga slamet kakang sing ana ning lautan

Gandulane ning jangkar kanggo neteg ati

Kakang mangkat berlayar demi anak istri

Satus rong puluh dina kakang ning duwur banyu

Muga slamet kakang sing nemu rahayu - 120 Dina

Penggalan awal merupakan ketabahan seorang istri dalam menanti suaminya pulang setelah masa kerjanya selama 120 hari tersebut, dan pada masyarakat pesisir, terutama Indramayu 120 hari adalah rute perjalanan nelayan menuju Kalimantan yang dalam hal ini adalah 4 bulan atau bisa juga dalam kurun waktu 3 bulan saja.

Pada penggalan yang kedua lebih menekankan pada sebuah perjuangan sang suami dalam mencari nafkah di lautan yang luas, yang juga jangkar sebagai simbol atas keteguhan sebuah kapal saat menyandar, dan ini di analogikan sebagai hati seorang istri dalam penantian juga dalam iringan do’anya.

Pada lirik ketiga sebelum reff merupakan penekanan atas lagu tersebut, merupakan sebuah elaborasi dari apa yang dialami oleh seorang nelayan, Anak Buah Kapal (ABK) terutama yang pada posisi ini merupakan seorang buruh.

Kemudian pada lagu 20.000 milik Dian Anic;

Yen pengen rabine ayu
Mai blanja aja rong puluh ewu haa

Sing endi nggo tuku boreh
Isi kantong langka kertas langka receh

Ingeta lagi kula masih prawan
Bengen kakang ning kula kedanan
Kien repot ngurus anak
Nganggo dandan bli kecebak hoo
Dudu saking kula blesak – Rong Puluh Ewu

Dalam lagu ini secara eksplisit telah tergambarkan ‘apa yang nyata’ atas fenomena yang terjadi pada masyarakat pantura, secara keseluruhan lagu tersebut menggambarkan persoalan nafkah yang di berikan oleh sang suami terhadap istrinya, dan pada nominal seperti yang terdapat dalam judul lagu tersebut memanglah nyata, mengingat masyarakat pesisir pantura merupakan dominasi dari kelas b buruh, buruh tani terutama.

Hingga pada realitasnya dangdut merupakan segmen dari sebuah pasar hiburan yang di minati masyarakat, di berbagai acara atau bahkan dalam sebuah kepentingan politik misalnya, mengapa? Sebab dangdut memiliki irisan yang dekat dengan masyrakat, sebagai representasi sosial serta sebagai alternatif dari serbuah asprasi masyarakat, yang tentunya melalui sebuah seni lagu.

Demokrasi Dangdut

Pernah dangdut dan politik, adalah dua terma yang berbeda, yang satu mengarah pada persoalan seni dan satu mengarah pada kebijakan. Akan tetapi mengapa keduanya kerap kali bertemu di lapangan sepak bola? Sebagai sebuah pertunjukkan, lebih tepatnya sebagai alat pada masa kampanye. Begituylah realitasnya, kampanye dengan menggunkan musik, dangdut terutama dirasa lebih efektif. 

Memang bila menerka pada definisi fundamentanya dan mulai menanyakan apakah musik itu? Menurut para pemikir Sansakerta, ada tiga aspek musik; menyanyi, memainkan, dan menari. Yang ketiganya mewakili irama. Dan ketika berjumpa dengan konstelasi politik maka musik sama sekali enajdi tidak bermakna, sebab ia (musik), dangdut, adalah representasi atas fenomena faktual di masyarakat. Namun tak pernah ada perbincangan menegnai idealisme atau prinsip dari musik dangdut itu sendiri, semuanya berjalan natural, sesuai cost politic yang di keluarkan oleh kontestan politik tersebut. Dalam penokohan yang juga masih beririsan dengan hal ini bisa lihat;
https://ahonkbae.blogspot.com/2018/03/tokoh-sebagai-tendensi-politikus-bukan.html
 

Pertunjukkan musik dangdut yang biasanya hanya pada saat seseorang mengadakan pesta hajan, sebagai status quo, mungkin, telah mengalami banyak perubahan dalam perform-nya. Dan muatan politik, kampanye dalam hal ini, yang sarat akan janji-janji serta visi-misi yang bla bla bla telah juga ditangkal dalam sebuah penggalan sebuah lagu; “Nandur cipur godonge bae, ana pikir sampean omongane bae”,  merupakan satu terminologi sarkas yang mewakili atas janji yang di selorohkan oleh kontestan tersebut. Dan tentu hal-hal bukanlah barang baru dalam pasar demokrasi kita, demokrasi dangdut. Lebih pahit bahkan, katika para pejabat kita telah tertangkap atas kasus perselingkuhannya dengan penyanyi dangdut, dan ini juga bukan barang baru lagi. Mengenai deklarasi salah satu grup dangdut yang mendukung salah satu calon juga nampaknya sudah terlalu sering di lakukan oleh para biduan di masa yang lalu. Serta bisa ditarik asumsi bahwa tiada hal baru dalam perselingkuhan antara dangdut dan politik.

Namun manuver-manuver tersebut sampai hari ini masih di gunakan. Bisa jadi ruang pikir para kontestan politik itu mengalami kejumudan atau memang itu masih dirasa relevan sampai detik ini, entah. Yang pasti objek dari pasar dangdut adalah kuping masyarakat, yang dalam tingkatan ekonominya merupakan kelas pekerja, yang dalam hal ini adalah sebagian besarnya adalah buruh. Dan bisa di pastikan dalam setiap orasi politik pada saat kampanye tidak di dengarkan oleh para pesertanya, asalkan dangdut dimulai sesegera mungkin. Yang dilupakan oleh juru kampanye kita adalah bahwa rakyat itu bukan pegawai, bukan karyawan, dan bukan bawahan. Dan pasti rakyat itu adalah atasan, tulis Fauz Noor.

Pada saat membicarakan cost politic, adalah kita membicarakan soal modal dalam sebuah usaha, dan sudah barang tentu setiap usaha mengharapkan hasil atau laba. Kemudian dimana letak surplus-deman dalam hal ini? Letaknya pada seberapa banyak blusukan, narsismenya di mesia massa hingga amplop yang di sebar yang ending-nya pada pencaplokan anggaran serta pembuatan kebijakan yang tidak pro terhadap rakyat.  Lalu apa yang diharapkan dari politik dangdut tersebut? Tidak ada.

Yang tersisa dari sebuah pesta, apapun itu, hanyalah sampah. Pun dalam konstelasi dangdut yang digunakan sebagai manuver kampanya tersebut. Janji serta visi-misi menjadi gelombang suara yang berlalu begitu saja. Asalkan mendapatkan kaos serta amlop, ditambah hiburan dangdut, adalah sajian (paket komplit) bagi massa bayaran tersebut.    

pict by: Google

Tuan kau ingat kala itu?

Kau abdi kami untuk mendukungmu

Kala mengubahmu menjadi seorang Tuan

Pelindung, pengayom yang mensejahterakan kami

Tuan, kala berlalu mengiringi kekuasaanmu

Semua kaki tanganmu tumbuh nan makmur

Namun, kemakmuran rakyatmu kian hancur

Meratapi warna nasib yang kian luntur

Tuan

Tuan yang menjadi Tuhan

Kini kau abdi dirimu sebagai Tuhan

Kau pegang kehidupan rakyat tanpa peduli arti kata maslahat

Tuhan..

Demi negeri ini, sesungguhnya kau yang berkuasa

Kau musnahkan tuan-tuan yang mengaku Tuhan

Lelah batin ini menanggung kuasa tuan

Hancur rakyat ini karenamu tuan

Tuan, aku acungkan tangan, kau siapkan usungan

Aku lantangkan suara, kau jedor aku modar

Tuhan, semoga kuasa tuan lekas kelam, hilang tanpa bekas dalam keabadian

Tuan yang mengaku Tuhan

Selamat jalan, rakyat menanti kemakmuran dan keadilan.

Karya:Tejar

Bulir embun perlahan menguap

Binatang malam mulai menyelinap

disela-sela batang padi, bawang dan pare

Udaranya begitu sejuk lagi melapangkan dada

Ah...

Itulah pertanda sang mentari mulai menaiki tahta

Menyapa semesta di bagian timur Bumi Mekarsari

Namun, dari kejauhan

Mulai berdatangan mesin-mesin raksaksa

Menginjak dan merusak segala

Memperkosa Dewi Sri diatas dada Ibu Pertiwi

Hei!

Tolong cari orang yang teriak-teriak perduli masyarakat bawah

Kemana mereka?

Hilang. Lenyap!

Hei!

Lihat itu, asap!

Jangan diam atau kita akan mati

Menjadi bangkai konyol ditanah kelahiran

Di buang dan dilupakan oleh bangsa sendiri.

Oh Mekarsariku...

Kau menjadi tumbal negara

Oh Mekarsariku...

Hakmu dirampas penguasa

Mereka menutup mata dan hatinya

Lalu memunggungimu. Kau dilupakan.

Ah...

Sial benar nasibmu

Anak-anak buruh tani

Bersembunyi di balik punggung bapak

Dalam pelukan ibunya, pasrah!

Cita-citanya persis kondisi paru-parunya. Hitam.

Anak-anak buruh tani

Sudah tak lagi punya mimpi

Hanya tersisa sejumput rindu

Rindu kaki bapak dan ibu yang dipenuhi lumpur

Sebab itu sebagai pertanda

Bahwa ia bisa makan hari ini.

Karya: Zamzam Abdul Faqih

Hamparan sawah nan hijau

Kini rata dengan tanah

Suara nyanyian burung pagi

Berubah jadi suara mesin yang bising

Para penguasa negeri

Yang sibuk membangun dan berambisi

Kini rakyat tak lagi ada untuk

Menuai keserasian antara kau dan janji

Kami tak minta apapun darimu

Janjimu selalu menghantui

Sekarang kami menuntut janjimu

Kembalikan kesejahteraan buru tani

Kembalikan sawah kami

Kembalikan senyum kami

Bebaskan negeri kami dari keserakahan!!

Karya : Ika Nurfauzi 

Sedari dulu, dengan sepasang anugerah tubuh

Ku bisa dirayu lalu dicumbu

Dengan seuntai kata sakral, ku menjadi belaian dalam bayang

Ah, selalu saja aku berada di nomor dua

Seketika, mulai belajar mengerti apa makna hawa

Dengan serupa budaya yg tak berdaya

ku mesti menjelma serupa sapi betina

Dengan Meranakkan seribu balita nan indah

Tak habis itu, tugas besar ditanggung dalam dada

Bah, kodrat tak seabadi itu

Terkadang, menyeret dengan sepatah dogma

Mengambing hitamkan, lalu seutas tali mengikat ku

Tak melulu soal lapisan, yg menutup

Baik tak selalu merapatkan tubuh,

Tapi yang piluh, tak butuh acuh

Karna aku dan yg lain bukan soal kelamin

Berlari sebentar, langsung tersungkur

Membelenggu dengan cepat dalih norma yang ada

Undang-undang hanya menjadi udang di atas kepala

Mengigit pelan, tak berkesudahan

Bijak, buka mata lebar yg disekitar

Dan dengarkan, dibalik tirai suara ku lantang.

Nita Mega Purnami, 5 Maret 2018

Riuh gempita seremoni harlah Nahdlatul Ulama ke-92 disambut dengan gerhana bulan menjadi titik didih perjuangan segelintir manusia yang berusaha mempertahankan ruang hidupnya di Mekarsari-Indramayu, dengan analogi sesederhana "Timun melawan Durian" seloroh pak Domo (biasa disapa) dalam kali pertama perjumapaannya dengan beliau membuka gelagat tawa, pada skema perlawanan di Mekarsari-Patrol. Sebelumnya WALHI-JABAR telah mewartakan putusan PTUN Bandung, tertanggal 12 Januari, dengan nomor 90/G/LH/2017/PTUN.BDG, atas gugatan warga Mekarsari Indramayu atas izin lingkungan PLTU 2X1000M. Pak Domo sebagai warga yang aktif bersuara melawan pendirian PLTU 2 tersebut berdalih merasakan kekalahan dalam kuantitas atau jumlah, sehingga yang masih tersisa warga masih terus bertahan dan melawan sebisa mungkin. Dengan banyak 'birokrasi ala sabun' mengenai pembebasan serta mempertahankan ruang hidup di Mekarsari, yang sudah barang tentu terkait dengan rencana pembangunan PLTU 2 tersebut. Belum lagi ditambah dengan pembaruan UU AMDAL yang berbeda dari tahun 2010 dan 2014 membuat warga mengalami kesulitan dalam kepengurusan terkait administrasi-birokrasinya.

Namun menurut pak Domo lagi, yang sebagai salah satu informan serta frontman dalam usaha penolakan tersebut, "Jika proyek itu deal, maka kita boleh kalah, namun kalah dengan jantan." Dalam arti terus menuntut adanya realisasi konkrit atas kemungkinan dampak yang akan di rasakan oleh warga sekitar. Selorohan Pramoedya : “suatu jaman memalukan yang seakan tiada habis-habisnya” – Arok (hal 190) kiranya mewakili pada era konsesi ini. Dan ketersediaan pak Domo apabila di undang oleh daerah lain yang bernasib sama, sebagai bentuk bentangan solidaritas tanpa peretas, jika dikatakan.

Meskipun WALHI Jawa Barat menilai proyek pembangunan PLTU Indramayu 2 x 1000 MW di Desa Mekarsari cacad prosedur dan substansi.  Beberapa dasar izin lingkungan PLTU batu bara Indramayu 2 cacad prosedur dan substansi, adalah:

1. Bupati tidak berhak menerbitkan objek gugatan .Penerbitan objek gugatan dalam hal ini izin lingkungan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, yakni Pasal 27 Ayat (1) dan Ayat (3) UU Pemerintahan Daerah serta Lampiran UU Pemerintahan Daerah Bagian No. I Huruf Y sub urusan nomor 1.

2. Bupati tidak memiliki kewenangan untuk menerbitkan izin lingkungan sehingga izin lingkungan harus dinyatakan tidak sah dan segala akibat hukum yang ditimbulkan dari penerbitan objek gugatan dianggap tidak pernah ada.

3. Izin Lingkungan diterbitkan tanpa Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup (SKKLH). Sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 36 ayat (2) UU PPLH 32 tahun 2009, yaitu “Izin Lingkungan diterbitkan berdasarkan keputusan kelayakan lingkungan hidup.”

4. Izin lingkungan diterbitkan tanpa Melibatkan Partisipasi Masyarakat yang Terkena Dampak. Sebagaimana diatur pada pasal 26 ayat (2) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Izin lingkungan.

5. Objek gugatan diterbitkan berdasarkan pada dokumen AMDAL yang mengandung cacat hukum, kekeliruan, dan penyalahgunaan dokumen dan/atau informasi, sehingga cacat substantif. Diantaranya Rona awal lingkungan hidup,Penentuan besaran dan sifat dampak penting hipotetik,Evaluasi secara holistik terhadap seluruh dampak penting; dan RKL-RPL.

6. Penerbitan Objek Gugatan Bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik.

Selain itu Majelis Hakim menilai surat keputusan yang diterbitkan oleh Bupati Indramayu bukam merupakan kewenangan yang bersangkutan. Melainkan merupakan kewenangan DPMPTSP Indramayu. Sebagaimana tercantum di Perda No.15 tahun 2015 tentang Juklak Pelayanan terpadu Satu Pintu.  (Tribun Bandung, 06 Desember 2017).

Meskipun kekecewaan pak Domo kepada warga lainnya yang hanya mengurusi garapan sawah semata, namun hal tersebut tak sedikitpun menciutkan nyali perjuangan pak Domo. Dan impact dari rasa kepekaan pak Domo berbuah pahit, rumah pa Domo yang kerapkali di datangi intel dan lainnya, sebagai bentuk intimidasi atas apa yang pak Domo perjuangkan. Tidak sampai di situ, rasa ketidakpuasan pak Domo atas pelayanan publik, yang setiap laporannya selalu tergenang juga terhenti pada laporan, tanpa tindak lanjut. Tuntutan pak Domo setra warga lainya tidaklah lebih dari hanya meminta tanggung jawab atas pihak terkait atas apa yang akan terjadi pada masa yang akan datang. sehingga sentimen warga atas mereka yang menolak PLTU 2 tsb. Taktik tanda tangan atas lahan di lakukan dengan cara masif, hingga sampai pembelian tabung gas, atas lahan tersebut. Pada pers lokal pihak kuasa hukum PT PLN (persero) Unit Induk Pembangunan Jawa Bagian Tengah I (UIPJBT I) “Pembangunan jalan terus, tidak ada dasar apapun untuk menghentikannya. Jika aturan kami dilanggar, berarti identik melawan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional yang memberi tugas  pada PT PLN (Persero) untuk secepatnya mewujudkan pembangunan pembangkit Listrik yang menggunakan energi tarbarukan, batubara dan gas,” ujar DR H Khalimi SH MH kepada Radar Cirebon, tertanggal 18 Januari 2018 lalu.

Sehingga menurut pa domo, penolakan ini bukan penolakan atas PLTU 2 namun penolakan atas garapan lahan. Sebab JATAYU (Jaringan Tanpa Asap Batubara Indramayu) sebagai wadah komunitas bagi warga sekitar PLTU 1 & rencana PLTU 2 yang akan segera di bangun. Sehingga apa yang di perjuangkan warga saat ini tidak hanya tergenang pada penolakan atas pendirian PLTU 2 semata, namun aksi damai akan terus di laksanakan. Lain lagi soal kuwu yang dirasa kurang pro terhadap warganya, maka lemungkinan kekesalan waega ke depan akan dilimpahkan kepadanya. Bila di telaah, pintu pertama ada pada kuwu tersebut. Dari kuwu pun, telah melakukan kriminalisasi terhadap warga atas kasus bendera yang tidak di tengarai sama sekali, dan juga adu-domba atas warga yang pro-kontra atas PLTU2 tersebut.

Dan pada ahirnya, proyek nasional tersebut kemungkinan besar akan terealisasi dalam waktu dekat, mengingat beberapa hari kedepan alat berat akan segera menyambangi lokasi. Dan lagi-lagi warga yang akan di rugikan, baik secara moril dan materil. Walaupun akan ada ganti rugi atas tanah tersebut, namun kelangsungan ruang hidup serta konflik agraria meletup di titik-titik strategis ruang hijau, dan lambat laun semakin terancam eksistensinya. Sebagai contoh dampak dari PLTU 1, baik biota laut maupun ekositem tanah yang terkontaminasi oleh adanya PLTU tersebut telah di matangkan dengan banyaknya penderita ISPA di sekitar lokasi PLTU pertama tersebut, sehingga penolakan yang dilakukan oleh pak Domo dan kawan-kawan beralasan.

Sepenggal sajak sarkas ‘gila’ Hery Sutresna atau lebih familiar di sapa Ucok, mungkin mewakili dalam konteks ini ;

Bagi mereka yang mempertahankan ruang hidupnya

Dari ujung barat hingga timur

Di mana bentang solidaritas bergaung sekeras

Fabrikasi kebenaran ala rezim diusung

Tarik garis demarkasi

Mendaras rima kontra derap sepatu lars

Dan popor laras senapan yang mendarat pada paras

Di atas dentuman boombap bernyawa menapak tilas

Jejak penyintas yang absen tercetak di koran berjuta tiras

Yang merampas urgensi dari raungan sirine

Yang merampok substansi dari tangsi rima dan ritme

Periksa ulang relasi usang politik ruang

Provokasi uang manuver para agen properti bermain peluang

Periksa ulang setiap blueprint dan peta konflik

Siapa yang berada di belakang kendali setiap intrik

Mesin uang dan politik, hukum dan pemilik

Koran, TV, ormas, laskar, tuan hakim dan penyidik

Selidik tanah yang dibebaskan bagi karpet merah para pelaku

Industri lahan sewa dan pasar mewah pabrik sepatu

Matrix terpadu dengan buruh yang takkan pernah mampu

Memiliki tubuh tanpa peluh yang setiap subuh meregang saku

Simpan doktrin kalian soal cinta tanah air

Bagi mereka yang tak punya tanah dan selalu membeli mahal air

Bagi mereka yang terusir dan menjadi martir

Saat nasib dipaksa parkir di bawah cakar Garuda dan

Berakhir hidup di bawah tanah serupa Moria

Di bawah angkara aparat yang tercatat

Sejak Rotor dan 'Pluit Phobia'

Hingga tiba di era ekspansi menggurita

Terekam oleh WatchDoc dengan kamera

Rabu, 31 Januari 2018

Ahonk bae