Konstelasi Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada begitu seksi belakangan ini, pasalanya pemilukada saat ini dilakukan secara serentak, bahkan di tetapkan sebagai hari libur melalui Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 22 Tahun 2020.
Seperti bersukaria dalam menyambut hal
tersebut, dengan sebanyak 270 daerah dengan rincian 9 provinsi, 224 kabupaten,
dan 37 kota. Kabupaten
Indramayu juga tidak ketinggalan dalam konstelasi pilkada tersebut. Dengan
empat pasangan calonnya dalam merebutkan tahta bupati pada periode berikutnya.
Dengan Visi-Misi yang menurut penulis kuarang ‘sampai’ dengan apa yang akan
terjadi dan apa yang sedang terjadi hari ini di lapangan, lalu dari Partai
pengusungnya apa yang bisa di haarapkan? Sedangkan, Komisi PemberantasanKorupsi (KPK) tengah memanggil beberapa nama yang ada di jajaran pemkab
Indramayu, namun bukan berarti pasangan independen juga tidak memiliki hal yang
begitu kurang sinergis dengan apa yang terjadi dan akan terjadi nantinya. Kita
lupakan sejenak soal pandemi Covid-19, namun kita jangan dulu abaikan UU CiptaKerja yang telah di sahkan kemarin sebab UU Ciptaker tersebut berkesinambungan
dengan apa yang akan terjadi di depan. Berkat informasi yang berseliweran maka
setidaknya bisa merekam how to make? Para calon
kedepannya.
Kita mulai telaah dari
mana? Dari Pasangan calon dan juga visi-misinya; (paslon) urut 1 yang diusung
oleh PKB, Demokrat, PKS, dan Hanura. Paslon urut 2 adalah perseorangan.
Kemudian Paslon 3 diusung Golkar. Sedangkan terahir paslon 4 diusung PDI
Perjuangan, Gerindra, dan Nasdem. Kita amati seksama apa ‘jualan’ para paslon
tersebut sehingga kita yakin utuk memilihnya;
Paslon 1: Muhamad
Sholihin, S.Sos.I dan dr. Ratnawati, M.K.K.K.
Visi: Mewujudkan Indramayu yang lebih baik, berkualitas,
berkeadilan, dan pemerataan pembangunan untuk semua.
Misi;
1. Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa
melalui prinsip good governance.
2. Mewujudkan masyarakat yang religius, demokratis, dan
berkeadilan.
3. Menggerakkan ekonomi lokal dengan prioritas
mengentaskan kemiskinan dan kesenjangan (Pro Poor), menciptakan lapangan
pekerjaan (Pro Job), mendorong pertumbuhan ekonomi (Pro Growth), dan
berkomitmen terhadap lingkungan hidup (Pro Environment).
4. Menghadirkan kesehatan dan pendidikan yang
terjangkau, murah, dan berkualitas.
5. Melakukan akselerasi dalam berbagai bidang
pembangunan dengan memberikan perhatian khusus kepada partisipasi aktif
perempuan dan milenial.
Paslon 2: Toto
Sucartono dan Deis Handika
Visi: Membangun sinergitas kerja yang efektif dan
efisien dengan semangat harmoni, transparan yang dilandasi nilai-nilai agamis
berintegritas untuk mewujudkan percepatan pertumbuhan ekonomi dengan
meningkatkan kualitas pelayanan umum untuk kesejahteraan masyarakat.
Misi: Menerapkan 5 (lima) langkah strategis dalam
pembangunan Indramayu pada 25 bidang:
Pertanian, perikanan dan kelautan, peternakan,
pariwisata, pemuda dan olah raga, seni dan budaya, perindustrian, perdagangan,
kesehatan, pendidikan, kebersihan dan pertamanan, agama, sosial,
ketenagakerjaan, pekerjaan umum, PSDA tambang dan energi, perizinan,
kependudukan, pemberdayaan perempuan, ketahanan pangan, pemberdayaan masyarakat
desa, kominfo, BUMD, BUMDes, dan kepegawaian/birokrasi.
Paslon 3: H. Daniel
Mutaqien Syafiuddin, S.T. dan H. Taufik Hidayat, S.H.
Visi: Terwujudnya masyarakat Indramayu yang unggul,
berdaya saing, maju, mandiri, dan sejahtera.
Misi; “Catur Karya Wangun Raharja” empat kebijakan
strategis dalam mengelola masyarakat Indramayu:
1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang
bermutu dan berdaya saing.
2. Meningkatkan kemakmuran masyarakat melalui
keselarasan industri, pertanian dan lingkungan hidup dengan prinsip kelembagaan
ekonomi yang kuat, mandiri, dan berkeadilan.
3. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan
infrastruktur dasar dengan berbasis pada desa tuntas.
4. Mendayagunakan potensi sumber daya alam dan
geografis yang berbasis masyarakat dan budaya.
Paslon 4: Nina
Agustina, S.H., M.H., dan Lucky Hakim
Visi: Indramayu bermartabat (bersih, religius, maju,
adil, makmur, dan hebat).
Misi; Tujuh penataan mulia dan jaya:
1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang melayani,
melindungi, bersih, bebas korupsi, kolusi, nepotisme, transparan, akuntabel,
profesional, dan demokratis.
2. Peningkatan pelayanan kehidupan beragama,
kepercayaan, pemahaman, dan pengamalan agama, serta kerukunan hidup antarumat
beragama dan budaya dalam bingkai kebangsaan bhineka tunggal ika.
3. Terpenuhinya kebutuhan sandang, pangan, dan papan
dalam jumlah kualitas yang memadai dan merata.
4. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang layak
sebagai upaya penanggulangan kemiskinan melalui peningkatan sumber daya
sehingga mampu berdikari.
5. Peningkatan pelayanan pendidikan, kesehatan, dan
pertumbuhan ekonomi.
6. Peningkatan pelaksanaan pembangunan di segala bidang
sehingga terpenuhinya kebutuhan masyarakat secara adil dan merata.
7. Mewujudkan Indramayu sebagai daerah yang unggul dan
memiliki daya saing melalui kemandirian ekonomi berbasis sumber daya alam dan
pengembangan industri pertanian, perikanan, dan migas.
Dari pembacaan di atas, satu demi satu lalu kemudian kita
komparasikan dengan apa yang ada di lapangan maka hal ini jelas menjadi
timpang, jika tidak absurd. Pada saat Debat Paslon saja memang sudah
memiliki aftinitas sama sekali dengan apa yang terjadi saat ini, apalagi jika
berbucara soal SDM dan SDA di Indramayu.
Hal ini terutama sekali menyangkut kedaulatan pangan
terutama sektor agrari dan bahari. Mengingat luas
wilayah yang mencapai 209.942 hektare dengan panjang garis pantai mencapai 147
kilometer hal ini di supoort dengan fasilitas yang
telah ada di kabupaten tetanga seperti Tol Cipali, Bandara Internasional JawaBarat (BIJB) dan juga Pelabuhan Patimban.
Maka mega proyek Segi Tiga Rebana atau Kawasan RebanaMetropolitan telah deal akan di memberikan tanah seluas
20 ribu hektare sebagai kawasan peruntukan industri (KPI). Kawasan KPI ini
tersebar di 10 kecamatan; Kecamatan Balongan 1.438 Hektar, Krangkeng 3.507
Hektar, Losarang 4.523 Hektar, Kandanghaur 2.025 Hektar, Patrol 1.385 Hektar,
Sukra 2.814 Hektar, Juntinyuat 643,1 Hektar, Tukdana 664,7 Hektar, Terisi 1.379
Hektar, serta Gantar 1.574 Hektar.
Dalam pembangunan infrastrutur saja, saat ini JICA dengan
cara loannya ‘membantu’ dalam proyek PLTU dan juga dalam ‘mengupgrade’ irigasi,
meski banyak sekali di temukan kejangggalan, mulai dari papan informasi yang
tidak mencantumkan besaran dana hingga program Padat Karya yang ternyata tidak
mendayagunakan masyarakat setempat sepenuhnya. Persoalan yang tidak kalah urgennya ialah
selain persoalan pupuk yang selama ini menjadi tabu – apalgi pupuk bersubsidi,
lebih krusialnya ialah persoalan harga padi yang terus stagnan dan sudah tentu
kontras dengan produksinya. Lalu dengan apa yang pasangan calon
beberkan menjadi sangat janggal. Atau jangan-jangan hanya sebatas misi
sebagai brand ambasador yang di jual oleh Tim Sukses (timses)
yang tak ayalnya seorang agen marketing, pada ahirnya para timses itu
saja yang sejahtera? Apa bedanya dengan pelanggengan nepotisme serta
perpanjangan tangan dari oligarki? Timses itu sebagaiman seperti kalimat M. Bakunin
dalam God & State-nya; orang yang diberi hak previlege, baik secara politik
maupun ekonomi, adalah orang yang rusak pikiran dan hatinya.
Meskipun pada 2030 nanti Pemda Jabar
berupaya meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi hingga 10 persen, pertumbuhan
nilai investasi hingga 17 persen, dan menciptakan kurang lebih 4,3 juta
lapangan pekerjaan baru. Namun kita liat di lapangan saat ini, yang bekerja
tidak sepenuhnya rakyat Indramayu, melainkan dari daerah lain. Dengan istilah
ADM hingga ‘wong dewek’ yang sampai hari ini membuat Indramayu terus di ‘jauhi’
oleh para pencari pekerjanya. Jika menyoroti detail persoalan yang akan di hadapi para calon,
dari mulai 'kekonyolan' birokrasi, TKI hingga stigma soal prostitusi maka entah
bagaimana persoalan yang sudah mejadi tradisi tersebut bisa di atasi.
Para paslon atau para timses hanya
bergeliat di tataran retorika yang setalah kekalahan atau kemenangan entah ‘populisme’
model apalagi yang hendak di bangun. Setalah pemenangan yang ada hanyalah
berbagi kuasa dan mencengkram cakar kekuasaannya, seperti yang sudah-sudah. Persoalan
masyarakat adalah persoalan lain, yang masyarakat itu sendiri yang harus
memiliki sikap, ini berangkat dari faktor empiris yang memang dalam tatanan
birokrasi kita tiada lain adalah birokrasi amplop (baca; jatah preman), serta
dominasi geografis. Lantas
bagaimana kami, rakyat, percaya dengan visi-misi yang di pasang dalam spanduk
juga poster virtual?. Sama sekali tidak apik apalagi heroik dengan
bertebarannya poster dan juga spanduk tersebut, sebaliknya, hal itu tidak jauh
berbeda dengan apa yang biasa di katakan sebagai vandalisme.
Jadi sebenarnya kita sedang memperjuangkan apa? Siapa
yang kita perjuangkan jika selama ini hanya berlabuh pada sebuah “alat
kapitalisme”? kita seperti di adu dengan adanya konstelasi tersebut, dengan fanatisme
yang mendarah daging hanya demi sebuah 'amplop' tanpa jaminan apa-apa pada hari
mendatang. Algemeen Kiesrecht atau hak memilih bagi setiap orang, juga
telah terkooptasi dengan terbiasanya money politic serta zonasi program.
Lalu sebenarnya adakah pemilih yang merdeka? Atau dalam bahasa Tan Malaka evenredige
vertegenwoordiging, ialah pemilih yang tanpa ‘embel-embel’ sebab ia mau
memilih.
Posting Komentar