Negara dalam pembangunan. Membangunkan diri dari keterpurukan atau
ketertinggalan yang gagap dan gugup. Nampak sebuah pertanda fisik Negara yang
menyebutnya ini Pembangunan. Proses pembangunan yang terkadang mengabaikan nilai-nilai
Kemanusiaan dan Sosial. Mengejar suatu keterlambatan atau permintaan sebagian
orang berkepentingan, hingga menindas yang lemah, meniadakan yang dengan dalih
bahwa ini Pembangunan yang sedang berjalan.Tatanan masyarakat yang rentan
terhadap sesuatu yang baru dan mewah, akan menganggap ini suatu pengangkatan
nilai hidup yg lebih baik. Dan hanya waktu panjang yang akan mengungkapkan apa gunanya
Pembangunan jika, mengesampingkan yang lemah?.
Megahnya insfrastrutur, atau berdiri tegaknya bangunan pencakar langit.
Sudah dapat sepintas membuat bangga dan tepuk tangan bahwa sudah saat bangun.
Tetap saja mayoritas masyarakat Indonesia yang dengan segala persoalan, seperti
halnya Kemiskinan, Pendidikan yang kurang atau Kesehatan yang apa adanya. Akan
mempertanyakan tentang segala seluk beluk pembangunan yang ada.
Bahkan Pendidikan Formal tak bisa mengunkapkan tabir Pembangunan
ini. Sistem Politik yang malah membentuk masyarakat menjadi lelap dan tertidur
pulas, akan hak-hak nya. Boroknya birokrasi yang juga membius masyarakat untuk
tunduk. Faktor-faktor ini yang membuat kalangan masyarakat untuk diam dan
mengikuti arus yang ada. Tapi tetap saja sekelompok orang yang berani menentang
arus dan memperjuankan haknya, selalu muncul barisan depan. Walaupun hanya
segelintir orang.
Dan masyarakat pemberani ini datang dan muncul di Desa Mekarsari
Kecamatan Patrol Kabupaten Indramayu, yang sekarang sedang berjuang menuntut
penjelasan dan pertanggung jawaban atas Pembangunan PLTU2. Mayoritas masyarakat
setempat adalah kaum buruh dan nelayan, mereka berpikir kenapa mesti ditanah
subur ini yang digarap untuk proyek. Sekelompok masyarakat terorganisir dengan
Nama JATAYU (Jaringan Masyarakat Tolak Asap Batu Bara Indramayu) dan sebenarnya
yang membuat keluhan warga adalah Keterlibatan mereka ditengah-tengah Pemangku
Kebijakan desa dan Pihak PLTU. Hanya mampu merangkul orang-orang pemilik tanah
sedang kaum buruh tidak menerima informasi secara jelas. Yang terjadi
masyarakat JATAYU malah terpinggirkan dari masyarakat yang menerima dengan lapang
dada, terkait pembangunan PLTU2. Sumber mata pencarian mereka yang dari menanam
atau melaut akan berhenti dan menjadi pengangguran.
Indramayu kabupaten dengan segudang kekayaan alam yang berlimpah,
lumbung padi yang katanya dan perairan yang sepanjang jalan. Ini yang mesti diangkat,
masyarakat kaum buruh dan kaum nelayan yang mesti menjadi titik sorotan untuk
suatu pembangunan. Setidaknya dengan berjalannya Pembangunan mampu menampung
masyarakat setempat untuk berkoletif dan memperhitungkan dengan cermat. Keseimbangan
antara Dampak dan Keberasilan. Dan Birokrasi yang sehat akan menyelarskan masyarakat
tidak dengan kebimbangan. Memberikan keterangan yg jelas.
Nita Mega Purnami
Posting Komentar