Tol cipali atau Cikopo-Palimanan sudah selesai di buat namun masih banyak hal-hal yang belum selesai di lakukan seperti pembangunan SPBU atau rest area demi kenyamanan pemudik nantinya seperti ketika melewati ruas tol tersebut. Pembuatan tol yang dalam hitungan ratusan kilometer tersebut memang di fungsikan sebagai sebuah alternatif bagi pengguna jalan yang ingin mempersingkat waktu perjalannya seperti yang hendak di laksanakan oleh pemudik saat ini dengan tujuan menghindari kemacetan yang biasa di temui pada titik-titik pantura.
Kisaran 16 juta pemudik yang rata-rata dari ibu kota menuju jawa tengah dan jawa timur dapat mengakses tol tersebut, namun lagi, kisruh akan stabilitas ekonomi yang sedang berlangsung pencopotan mentri apakah akan menghambat jalannya kenyamanan bagi pemudik yang biasanya di penuhi oleh pedagang di pinggir-pinggir jalan? Dengan adanya pro dan kontra dengan presiden yang baru-baru ini terjadi tentu berimbas pada kestabilan harga terutama harga sembako yang akan di buru oleh masyarakat untuk hari raya, akan tetapi ketika mentrinya saja ribut bagaimana dengan rakyatnya?
Kisruh penjualan tiket tol tersebut telah di berlakukan namun sekitar 12 hektar tanah belum terbeli atau terlunasi oleh pemilik proyek tol tersebut, seperti di daerah Majalengka yang sudah kesekian kalinya mengajukan protes terhadap pembangunan jalan tol tersebut, meski sudah beroperasi dalam beberapa hari namun belum ada realisasi akan dana yang sudah semestinya menjadi hak rakyat tersebut, memang tanah yang sudah di alih fungsikan menjadi fungsi sosial rakyat harus menerima namun hak-hak dasar rakyat atas tanah tersebut mesti di penuhi.
Belum lagi imbas akan problem warung makan yang terdapat di wilayah pantura akan mengalami kerugian yang tidak sedikit jumlahnya, juga kemungkinan akan gulung tikar. Lalu, solusi atau kebijakan seperti apa yang akan di berikan oleh pemerintah atas pailit yang akan di alami oleh pemilik warung tersebut? Karena sepinya pembeli juga kuota kendaraan yang akan transit di warung seperti biasanya.
Kisruh penjualan tiket tol tersebut telah di berlakukan namun sekitar 12 hektar tanah belum terbeli atau terlunasi oleh pemilik proyek tol tersebut, seperti di daerah Majalengka yang sudah kesekian kalinya mengajukan protes terhadap pembangunan jalan tol tersebut, meski sudah beroperasi dalam beberapa hari namun belum ada realisasi akan dana yang sudah semestinya menjadi hak rakyat tersebut, memang tanah yang sudah di alih fungsikan menjadi fungsi sosial rakyat harus menerima namun hak-hak dasar rakyat atas tanah tersebut mesti di penuhi.
Belum lagi imbas akan problem warung makan yang terdapat di wilayah pantura akan mengalami kerugian yang tidak sedikit jumlahnya, juga kemungkinan akan gulung tikar. Lalu, solusi atau kebijakan seperti apa yang akan di berikan oleh pemerintah atas pailit yang akan di alami oleh pemilik warung tersebut? Karena sepinya pembeli juga kuota kendaraan yang akan transit di warung seperti biasanya.
"Wonosobo29J/12R"........x)
Posting Komentar